Bali, DEIYAI WIYAI NEWS - Aksi demo damai Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite BALI rabu (01/05/2024) berjalan lancar walaupun sempat ada penghadangan dari pihak keamanan (polisi) dan ORMAS.
Aksi itu dilakukan sebab tepat 14 Juli - 2 Agustus 1969 PEPERA dilakukan, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat.
Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi secara sistematis.
Praktek kolonialisme, imperialisme dan militerisme kemudian diterapkan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi pro kemerdekaan Papua Barat. Dimana Militer menjadi antek-antek yang paling reaksioner selama proses awal penjajahan hingga saat ini.
Kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.
Berdasarkan kenyataan sejarah akan hak politik rakyat Papua yang dibungkam secara brutal dan keinginan abadi rakyat Papua Barat untuk bebas merdeka diatas Tanah Airnya dan bebas dari penjajahan yang ada.
Maka, dalam peringatan 48 Tahun Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali menuntut kepada Pemerintah Indonesia,Belanda,Amerika dan PBB untuk segera memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua.
Badan Pengurus Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Bali "Mengatakan Dalam setiap aksi yang kami lakukan oleh Mahasiswa Papua di Bali selalu Ormas dan Pihak Kepolisian bekerja sama untuk menghadang kami"
"Kami sebagai Mahasiswa Papua heran dengan penghadangan yang selalu dilakukan oleh Ormas dan Pihak kepolisian setiap tahun kami turun jalan". Tambahnya
Ia menambahkan "Tempat atau titik kumpul yang kita tentukan sudah diambil oleh ORMAS yang melakukan demonstrasi Hari Buruh. Kami tau bahwa itu di setel oleh kepolisian Bali agar aksi mahasiswa Papua tidak berjalan".
