[... Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama masyarakat menggelar konferensi pers di bawah pohon, menyuarakan dukungan atas solidaritas internasional dari Timor-Leste terhadap situasi darurat kemanusiaan di Papua Barat]
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT
DUKUNGAN SOLIDARITAS INTERNASIONAL DI TIMOR-LESTE UNTUK BANGSA PAPUA
SIARAN PERS
Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!
Perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat atas tanah leluhur West New Guinea telah berlangsung lama. Sejak pemerintah Indonesia mengklaim wilayah Papua Barat secara sepihak melalui manipulasi PEPERA 1969 yang penuh intimidasi serta cacat hukum dan moral luka batin yang dalam telah diderita oleh bangsa Papua hingga hari ini.
Klaim sepihak oleh negara Indonesia, yang adalah penjajah baru, terus berlangsung dengan tindakan masif di tanah Papua Barat. Upaya pendudukan Indonesia dilakukan secara brutal melalui berbagai cara dan metode, antara lain: operasi militer, program transmigrasi, pemekaran provinsi dan kabupaten, pertambangan ilegal, proyek pertanian skala nasional, dan banyak lagi bentuk kolonialisasi lainnya.
Dalam kondisi ini, bangsa Papua benar-benar mengalami intimidasi brutal dari pemerintah Indonesia. Situasi ini memaksa para pejuang dan solidaritas untuk lebih serius menyikapi tindakan kolonialisme Indonesia yang telah mengancam eksistensi manusia Papua yang dikoloni selama 64 tahun di atas tanah leluhurnya.
Baru-baru ini, kita dikagetkan oleh penembakan brutal oleh TNI terhadap warga sipil di Intan Jaya, yang mengakibatkan sekitar 15 korban jiwa, dan jenazah mereka tidak diizinkan diambil oleh keluarga. Pada tanggal 23 Mei, ditemukan jenazah warga sipil yang dikubur secara diam-diam oleh TNI. Pada hari yang sama, juga terjadi penembakan terhadap warga sipil di Dogiyai, yang menewaskan lima orang. Sebelumnya, sepanjang Mei 2025, penembakan terhadap warga sipil juga terjadi di Kabupaten Ilaga dan Kabupaten Puncak Jaya.
Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita pada sejarah kelam operasi militer di tanah Papua sejak 1961, yang masih berlangsung hingga 2025. Berikut adalah rangkaian operasi militer tersebut:
- Operasi Trikora (1961–1962)
- Operasi Jayawijaya (1963–1965)
- Operasi Misnumurti (1963–1965)
- Operasi Sadar (1965)
- Operasi Baharata Yudha (1966–1967)
- Operasi Wibawa (1967)
- Operasi PEPERA (1961–1969)
- Operasi Tumpas (1967–1970)
- Operasi Pamungkas (1971–1977)
- Operasi Koteka (1977–1978)
- Operasi Senyum (1979–1980)
- Operasi Gagak I (1983–1986)
- Operasi Kasuari I (1986–1987)
- Operasi Kasuari II (1988–1990)
- Operasi Rajawali I (1989–1990)
- Operasi Rajawali II (1990–1995)
- Operasi Sadar Matoa I (1998–2000)
- Operasi Sadar Matoa II (2001–2004)
- Operasi Sadar Matoa III (2004–2005)
- Operasi Damai Cartenz I (2005–2009)
- Operasi Damai Cartenz II (2009–2015)
- Operasi Damai Cartenz III (2015–2020)
- Operasi Damai Cartenz IV (2020–sekarang)
Dalam operasi-operasi militer tersebut, masyarakat sipil telah menjadi korban penembakan, intimidasi, penyiksaan brutal, bahkan pengungsian besar-besaran. Jumlah korban terus meningkat, apalagi setelah diberlakukannya pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten di Papua, yang justru memperluas basis kekuasaan militer di wilayah sipil. Ini menunjukkan bahwa Papua Barat berada dalam status darurat militer dan darurat sipil.
Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menunjukkan niat baik dalam membangun bangsa Papua yang dikoloninya. Kebijakan yang melegalkan UU TNI dan memberi wewenang kepada TNI untuk menjalankan tugas-tugas sipil telah memperluas dominasi militer atas kehidupan masyarakat Papua, dan meningkatkan eskalasi konflik bersenjata di berbagai wilayah.
Dalam kondisi yang begitu memprihatinkan ini, bangsa Papua sangat membutuhkan dukungan dan desakan dari solidaritas internasional untuk membantu menyuarakan status darurat yang sedang dialami.
Menyikapi aksi solidaritas internasional di Timor-Leste terhadap konflik bersenjata di Papua, maka KNPB sebagai media rakyat bangsa Papua dan perwakilan para korban menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Rakyat Bangsa Papua mendukung kegiatan konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh mahasiswa Timor-Leste pada tanggal 26 Mei 2025 di depan Kampus UNTL (Universidade Nacional Timor Lorosa’e), yang akan membahas konflik bersenjata di West Papua dan dampaknya terhadap warga sipil.
2. Rakyat Bangsa Papua mengapresiasi dan mendukung penuh solidaritas internasional di Timor-Leste yang tergabung dalam organisasi-organisasi seperti KEP/MRS (Klibur Estudante Progresif, Movimentu Resistencia Sosial), Yayasan HAK, TRABATILAN, ASEMA, Komite Esperasa, OAN, FHTL (Frosa Humanista Timor Leste), dan Rosas Medan yang terus menyuarakan konflik bersenjata di Papua Barat serta mendukung hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.
3. Rakyat Bangsa Papua memberi mandat penuh kepada Tuan Harry Kossay dan Solidaritas Timor-Leste untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Timor-Leste terkait masa depan bangsa Papua.
4. Rakyat Bangsa Papua menyerukan solidaritas tanpa batas kepada masyarakat dan solidaritas internasional di seluruh dunia untuk menyuarakan status darurat konflik bersenjata di Papua yang telah banyak memakan korban dari kalangan sipil.
5. Rakyat Bangsa Papua mendesak solidaritas internasional untuk mendorong Dewan Keamanan PBB agar segera merespons situasi konflik bersenjata di Papua Barat.
Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan panggilan moral terhadap situasi darurat kemanusiaan di Papua Barat.
Jayapura, 25 Mei 2025
BADAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP–KNPB)
Media Rakyat Bangsa Papua
