[... Sejumlah warga dan aktivis lingkungan dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) membentangkan spanduk penolakan tambang nikel dalam aksi protes di depan Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, Senin (26/5/2025)]
[... Sejumlah warga dan aktivis lingkungan dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) membentangkan spanduk penolakan tambang nikel dalam aksi protes di depan Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, Senin (26/5/2025)]Raja Ampat, DEIYAI WIYAI NEWS - Ratusan masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan pelaku pariwisata yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) menggelar aksi protes di depan Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, pada 26 Mei 2025.
Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas dan izin pertambangan nikel yang dilakukan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di wilayah Pulau Batang Pele dan Manyaifun.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan ALJARA dengan perwakilan DPRD dan pemerintah daerah pada Maret 2025 lalu. Dalam pernyataan sikapnya, ALJARA menyoroti dampak serius aktivitas pertambangan nikel terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir.
"Jika aktivitas tambang terus berjalan, limbahnya akan mencemari laut, merusak terumbu karang, dan mengganggu habitat ikan serta biota laut lainnya. Ini jelas mengancam keberlanjutan hidup nelayan lokal dan ekowisata Raja Ampat yang terkenal secara global," ujar salah satu juru bicara ALJARA.
Dalam aksi ini, ALJARA secara tegas menuntut pemerintah untuk mencabut dan menghentikan izin operasi PT MRP.
Mereka juga menolak segala bentuk ekspansi dan eksploitasi pertambangan nikel di wilayah tersebut, serta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan nikel yang telah dikeluarkan di Kabupaten Raja Ampat.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan dikhawatirkan akan merusak ekosistem yang selama ini menjadi tulang punggung pariwisata dan sumber penghidupan masyarakat setempat.
