Ilaga, DEIYAI WIYAI NEWS – Sedikitnya 10.000 warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua, terpaksa mengungsi ke pusat Kota Ilaga sejak 23 Mei 2025. Gelombang pengungsian ini dipicu oleh operasi militer yang dilancarkan aparat keamanan Indonesia di Distrik Gome Utara pada subuh, 21 Mei 2025.
Operasi tersebut memicu kontak senjata dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Hingga kini, konflik bersenjata masih berlangsung dan menyebabkan situasi keamanan yang tidak kondusif di sejumlah wilayah. Sebagian besar warga yang melarikan diri tersebar di pelosok Kota Ilaga, sementara lainnya bertahan di hutan-hutan sekitar demi menghindari zona konflik.
Kondisi para pengungsi dilaporkan sangat memprihatinkan. Sejak tiba di Ilaga, ribuan warga belum sepenuhnya menerima bantuan kemanusiaan dari pemerintah daerah, pusat, maupun lembaga kemanusiaan. Situasi ini menjadi semakin sulit, terutama bagi warga yang sakit serta anak-anak balita yang membutuhkan perawatan, makanan bergizi, dan susu.
“Kami adalah pengungsi dari Kabupaten Puncak sejak tanggal 23 hingga 28 Mei 2025,” ujar salah satu warga pengungsi dalam sebuah video permohonan bantuan kemanusiaan yang beredar.
“Pengungsian besar-besaran ini murni disebabkan oleh operasi militer yang berlangsung, bukan karena tindakan dari TPNPB-OPM,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini para pengungsi belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah.
“Sejak 21 hingga 28 Mei 2025, belum ada bantuan yang kami terima. Kami sangat berharap ada perhatian dan bantuan segera, terutama bagi warga yang sakit, anak-anak, dan lansia,” ujarnya.
Para pengungsi juga mendesak adanya bantuan darurat berupa makanan, pakaian, air bersih, serta obat-obatan. Tenda-tenda darurat telah didirikan di beberapa titik di Kota Ilaga, namun fasilitas yang tersedia dinilai belum memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang terus bertambah.
Situasi kemanusiaan di Kabupaten Puncak kini menjadi perhatian mendesak. Berbagai pihak diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan bantuan bagi warga terdampak konflik.
